Strategi Dinas Pendidikan Papua Tengah pangkas angka anak tidak sekolah, tersisa 131 ribu orang
Ringkasan Berita:
- Pemprov Papua Tengah sukses memangkas angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak per April 2026.
- Plt. Kadisdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, menyatakan keberhasilan implementasi Perpres No. 3/2026 ini berkat 7 strategi terpadu.
- Programnya meliputi sekolah gratis, asrama, Sekolah Sepanjang Hari, guru daerah 3T, sertifikasi, hingga penyusunan peta jalan ATS.
Laporan Wartawan medkomsubangnetwork,, Melky Dogopia
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memangkas angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Dasbor Kemendikdasmen per April 2026, jumlah ATS di wilayah Provinsi Papua Tengah menyusut menjadi 131.118 anak, dari sebelumnya mencapai 205.764 anak pada tahun 2024.
Keberhasilan tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Papua Tengah, Nurhaidah, dalam Rapat Koordinasi Penanganan ATS di Kota Jayapura, Papua, amis (28/5/2026).
Nurhaidah mengatakan pemangkasan ini sekaligus mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS.
“Di Papua Tengah, kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya. Namun, tantangan inilah yang memacu kami untuk mencari solusi yang paling tepat sasaran,” ujar Nurhaidah.
Nurhaida menambahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menerapkan tujuh strategi terpadu untuk mengatasi problem pendidikan.
1. Kolaborasi Lintas Sektor dan Yayasan
Pemerintah provinsi bersinergi dengan dinas pendidikan dari delapan kabupaten serta lima yayasan pelopor pendidikan di tanah Papua.
Langkah ini diambil mengingat sebagian besar sekolah di wilayah pedalaman dikelola oleh YPPGI dan YPPK, sementara wilayah pesisir didominasi oleh YPK.
"Pemprov Papua Tengah ikut mengintervensi pembiayaan satuan pendidikan guna meringankan beban pemerintah kabupaten sesuai regulasi PP Nomor 106 Tahun 2021," jelas Nurhaidah.
2. Program Sekolah Gratis dan Bantuan Kuliah
Sepanjang tahun 2025, Nurhaidah menyebut Pemprov Papua Tengah menggratiskan biaya pendidikan untuk 26.951 siswa di 132 sekolah (SMA, SMK, dan SLB).
Pada tahun 2026, program ini diperluas ke jenjang SMP dengan menyasar 148 sekolah dan 26.511 siswa.
Secara keseluruhan, total penerima dana Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mencapai 53.951 siswa di 187 sekolah.
Selain itu, pemprov membiayai kuliah 5.216 mahasiswa di 25 kampus.
“Kebijakan sekolah gratis dan bantuan kuliah ini berdampak besar mencegah siswa putus sekolah (drop out). Jika semua anak tidak putus sekolah dan terus melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka penanganan ATS otomatis berhasil,” kata Nurhaidah.
3. Fasilitas Sekolah Berpola Asrama
Untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, pemprov membiayai 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan di enam kabupaten dengan total 1.009 siswa.
"Program ini juga memfasilitasi anak-anak berprestasi melalui kerja sama dengan Sekolah Genius Tangerang, Meepa Boarding School Nabire, dan SMA Meepago Nabire," beber Nurhaidah.
4. Peluncuran Sekolah Sepanjang Hari (SSH)
Nurhaidah menegaskan bahwa Program SSH menjadi proyek percontohan di 10 Sekolah Dasar yang tersebar di delapan kabupaten dengan total 2.021 siswa.
"Strategi ini diterapkan untuk mengatasi rendahnya waktu belajar efektif, tingginya angka putus sekolah, serta meningkatkan gizi dan literasi peserta didik," katanya.
5. Pengadaan Guru Mapega di Daerah 3T
Kekurangan tenaga pendidik di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diatasi dengan merekrut Guru Mapega.
Pada tahun 2025, sebanyak 274 guru telah ditempatkan, dan kuotanya ditambah menjadi 500 guru pada tahun 2026.
"Jadi selain mengajar, para guru ini bertugas melakukan verifikasi data riil anak tidak sekolah di lapangan," ungkap Nurhaidah.
6. Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Guru
Pemprov Papua Tengah juga memfasilitasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menjamin kesejahteraan pendidik agar mereka bertahan di tempat tugas.
Sebanyak 801 guru lulus sertifikasi pada tahun 2025, dan 1.000 guru lainnya sedang difasilitasi pada tahun 2026.
Pemprov menargetkan sisa 2.175 guru bersertifikasi tuntas sebelum tahun 2029.
"Untuk peningkatan kualifikasi, 100 guru mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) hasil kerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong," sebut Nurhaidah.
7. Penyusunan Peta Jalan Penanganan ATS
Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menyusun peta jalan formal penanganan ATS.
Dokumen ini berfungsi sebagai panduan taktis agar koordinasi kemitraan koordinatif berjalan lebih terukur.
Pemprov Papua Tengah ke depannya berkomitmen mengadopsi praktik baik dari provinsi lain guna merangkul anak jalanan dan remaja yang menghadapi masalah sosial.
Program penuntasan ATS ini selaras dengan program prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, sekaligus mendukung visi "Pendidikan Bermutu untuk Semua" dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (*)
Posting Komentar