Motor listrik MBG teronggok di Sentul setelah penangkapan mantan kepala BGN
Ringkasan Berita:
- Pemerintah akan meninjau keseluruhan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pembelian kendaraan listrik oleh BGN.
- Distribusi MBG akan diutamakan kepada wilayah terpencil, paling depan, dan paling luar (3T) dengan melakukan penyusunan kembali penerima manfaat.
- Pemerintah juga akan memperluas cakupan penerima MBG bagi ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, dan anak balita, dengan pengaturan program diharapkan selesai dalam waktu satu bulan.
- Pemerintah melalui Istana akhirnya memberikan pernyataan mengenai pembelian motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama kepemimpinan Dadan Hindayana.
Merupakan tanggapan terhadap isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan tersebut tidak hanya meliputi masalah pembelian kendaraan listrik, tetapi juga berbagai aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan program.
"Semua nanti akan kita perhatikan. Bukan hanya masalah kendaraan, hal-hal lainnya juga semuanya kita lihat," ujar Prasetyo merespons pertanyaan jurnalis setelah rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, penilaian yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari usaha meningkatkan pelaksanaan program agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat yang memerlukan.
Salah satu tindakan yang sedang dilakukan adalah penyusunan kembali atau perubahan fokus terhadap penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis.
Pemerintah saat ini sedang melakukan peninjauan ulang terhadap penyaluran bantuan dengan mempertimbangkan data dan tingkat prioritas yang telah ditentukan.
Pada proses tersebut, beberapa sekolah akan diverifikasi sebagai penerima manfaat agar penyaluran program menjadi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah berencana mempercepat distribusi manfaat program ke daerah-daerah yang sebelumnya masih menghadapi keterbatasan akses.
Pusat perhatian ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, paling ujung, dan paling jauh (3T).
Nah, ada beberapa kelompok yang memang perlu kita susun ulang dan perbaiki, termasuk untuk segera kita prioritaskan di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar dapat secepatnya merasakan manfaat dari Program MBG ini,
Tidak hanya menargetkan daerah 3T, pemerintah juga berusaha memperluas jangkauan manfaat bagi kelompok rentan lainnya.
Kelompok ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta anak balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B menjadi target utama berikutnya dalam pengembangan program.
Pemerintah berencana untuk mulai merealisasikan penambahan penerima manfaat dari kelompok tersebut dalam dua minggu ke depan.
Sementara itu, keseluruhan proses penataan ulang pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis diharapkan selesai dalam jangka waktu satu bulan ke depan.
Melalui evaluasi dan penyesuaian yang sedang berlangsung, pemerintah berharap program MBG dapat beroperasi lebih efisien, tepat sasaran, serta mencapai masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki akses layanan yang terbatas.
Kasus Kenaikan Harga Motor Listrik BGN
Sebelumnya, Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasusmark upatau pembengkakan anggaran pembelian 21.801 motor listrik.
Selain Dadan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Letjen TNI (Purn) Lodwyk Pusung serta Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya sebagai tersangka.
"Pengadaan 21.801 unit kendaraan listrik dengan total biaya sekitar Rp 1 triliun," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
Selain kendaraan listrik, Kejagung juga menemukan adanyamark upterkait pembelian 32.000 pasang sepatu.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks tersebut: 1. Selanjutnya, pembelian 31.000 tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang tidak sesuai aturan karena adanya kenaikan harga. 2. Berikutnya, pengadaan 31.000 tablet serta 5.400 buah televisi 75 inci yang tidak memenuhi ketentuan akibat adanya markup harga. 3. Selanjutnya, pemesanan 31.000 tablet dan 5.400 unit televisi 75 inci yang tidak sesuai peraturan dikarenakan adanya penambahan harga. 4. Berikutnya, pengadaan sebanyak 31.000 tablet dan 5.400 unit televisi 75 inci yang tidak sesuai ketentuan karena adanya kenaikan harga. 5. Selanjutnya, pembelian 31.000 tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang tidak sesuai aturan akibat adanya markup harga.
Syarief menyampaikan, proses pengadaan barang yang diduga dilakukan secara ilegal oleh Dadan, Sony, dan Lodewyk diduga dilakukan dengan memengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hal itu menyebabkan pembelian barang dan jasa oleh BGN tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Dadan, Sony, dan Lodewyk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 603 dan 604 bersamaan dengan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP.
(/Kompas.com/Nawir Arsyad Akbar)
Posting Komentar