Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan program penghapusan pajak kendaraan bermotor 2025, berikut ini syarat, lokasi, jadwal, dan cara mengurusnya

medkomsubang Juni 17, 2025 0

RUBLIK DEPOK – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan program pengampunan pajak kendaraan bermotor yang dinantikan oleh masyarakat. Program ini merupakan langkah strategis untuk memberikan keringanan kepada para pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah ibu kota.

Tujuan Utama Program Pengampunan Pajak 2025

Program perbaikan ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan menghapuskan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, diharapkan masyarakat memiliki semangat untuk kembali patuh pajak tanpa terbebani beban finansial tambahan.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan validitas data kendaraan bermotor yang ada di sistem. Banyak kendaraan yang tidak diperpanjang STNK-nya bertahun-tahun karena besarnya akumulasi denda. Melalui program ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menormalkan status kendaraannya.

Periode dan Lokasi Pelaksanaan

Program pengampunan pajak kendaraan bermotor di Jakarta tahun 2025 secara resmi dimulai pada pertengahan Juni dan direncanakan berlangsung hingga akhir tahun. Program ini dapat diakses di seluruh kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) wilayah DKI Jakarta, gerai layanan Samsat Keliling, serta layanan Samsat di pusat perbelanjaan dan kecamatan tertentu.

Adapun jam pelayanan mengikuti jam operasional masing-masing kantor, dengan beberapa lokasi membuka pelayanan khusus akhir pekan untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang bekerja di hari biasa.

Jenis Keringanan yang Diberikan

Program pembersihan ini memberikan beberapa bentuk kelonggaran sebagai berikut:

• Penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

• Penghapusan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

• Penghapusan bunga atas tunggakan pajak

• Keringanan biaya untuk proses balik nama kendaraan

Namun perlu dicatat bahwa pemutihan tidak berlaku untuk penghapusan pajak pokok. Artinya, pemilik kendaraan tetap harus melunasi pajak pokok sesuai ketentuan yang berlaku, namun tanpa tambahan denda atau bunga keterlambatan.

Syarat dan Prosedur Pemutihan

Untuk mengikuti program ini, masyarakat perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut:

• STNK asli dan fotokopinya

• KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopi

• BPKB asli dan fotokopinya

• Surat kuasa jika dikuasakan

Proses pemutihan dapat dilakukan langsung di loket layanan Samsat atau melalui aplikasi layanan digital pajak kendaraan yang telah disediakan oleh Bapenda DKI Jakarta. Pemerintah juga mendorong penggunaan sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi.

Layanan Digital untuk Cek Tunggakan dan Pembayaran

Wajib pajak kini dapat dengan mudah mengecek jumlah tunggakan pajak kendaraan melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah daerah. Cukup dengan memasukkan nomor polisi kendaraan, masyarakat dapat mengetahui besaran pajak pokok, denda, dan apakah kendaraan mereka memenuhi syarat untuk mengikuti pemutihan.

Bahkan, beberapa layanan juga menyediakan fitur pembayaran daring serta notifikasi jatuh tempo pajak secara otomatis yang bisa diaktifkan untuk menghindari keterlambatan di masa mendatang.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Program ini tidak hanya menjadi solusi administrasi, tapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Banyak warga yang sempat mengalami penurunan pendapatan kini bisa kembali mengurus legalitas kendaraannya tanpa tambahan beban biaya.

Khususnya bagi pelaku usaha mikro, ojek online, sopir angkutan barang dan jasa, program ini sangat membantu untuk memastikan kendaraan operasional mereka legal dan dapat digunakan dengan aman tanpa risiko tilang akibat pajak yang belum dibayar.

Pemerintah Mengajak Masyarakat Untuk Memanfaatkan Program Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebelum batas waktu yang ditentukan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, siaran radio, hingga kolaborasi dengan komunitas otomotif dan RT/RW.

Program ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kesadaran pajak di masyarakat sekaligus mempercepat modernisasi sistem administrasi kendaraan di Jakarta.

Penutup

Jika Anda memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, sekaranglah saat terbaik untuk melunasinya tanpa terkena denda. Cek informasi lengkap melalui aplikasi resmi, hubungi layanan informasi Samsat, atau kunjungi kantor Samsat terdekat di wilayah Anda. Manfaatkan momen ini sebelum tenggat waktu habis, dan jadilah bagian dari warga Jakarta yang taat pajak dan mendukung pembangunan kota.