Prasetyo Edi: IPO PAM Jaya Untungkan Warga Jakarta
IPO PAM Jaya: Antara Target Gubernur dan Keraguan DPRD
Rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya (PAM Jaya) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2027 terus bergulir. Namun, rencana ini menuai pro dan kontra, khususnya dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara menanggapi berbagai tanggapan terkait rencana strategis ini.
Prasetyo menyoroti pandangan beberapa pihak yang dinilai kurang memahami kondisi PAM Jaya saat ini, terutama setelah pengambilalihan pengelolaan air bersih secara penuh pasca berakhirnya kontrak dengan dua operator swasta, Palyja dan Aetra.
"Kami fokus bekerja untuk meningkatkan pelayanan, bukan mencari-cari kesalahan. IPO PAM Jaya adalah penugasan khusus dari Gubernur Pramono Anung, dan targetnya harus terealisasi pada tahun 2027," tegas Prasetyo.
Menanggapi isu bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya bukan merupakan inisiatif dari komisi atau fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo menjelaskan bahwa usulan dari eksekutif yang diajukan ke DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) seharusnya segera diproses.
"Jika disetujui oleh fraksi-fraksi, Ranperda tersebut harus dilaksanakan. Jika ada fraksi yang menolak, itu hak mereka. Namun, perlu diingat bahwa Ranperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini bertujuan untuk kebaikan bersama, agar air bersih dapat menjangkau seluruh masyarakat Jakarta," jelasnya.
Prasetyo menekankan bahwa target IPO di BEI justru akan memacu PAM Jaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan publik sangat penting sebelum perusahaan menawarkan saham kepada investor.
Syarat IPO: Cakupan Jaringan Harus di Atas 80%
Data terkini menunjukkan bahwa cakupan jaringan pemipaan air bersih PAM Jaya saat ini mencapai 73,4% di seluruh wilayah Jakarta. Untuk memenuhi syarat IPO, direksi PAM Jaya harus meningkatkan cakupan jaringan hingga di atas 80%.
"Cakupan PAM Jaya saat ini 73,4%. Targetnya harus di atas 80% untuk bisa IPO. Kami harus mengejar target ini. IPO bukanlah tanpa syarat. Direksi harus menunjukkan kinerja terbaik kepada masyarakat sebelum menawarkan saham kepada investor. Masyarakat akan menilai kinerja PAM Jaya. Cakupan jaringan pemipaan harus mencapai 83% jika PAM Jaya ingin IPO. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya," papar Prasetyo.
Oleh karena itu, Prasetyo mengajak semua pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPRD Jakarta, untuk mendukung langkah Gubernur Pramono Anung dan Direksi PAM Jaya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengubah status PAM Jaya menjadi perusahaan publik yang lebih profesional dan mengedepankan kinerja.
"Jangan berpikir bahwa IPO akan menurunkan kualitas pelayanan PAM Jaya. Justru sebaliknya, jika PAM Jaya go public, bukan hanya Pemerintah Provinsi Jakarta yang akan mengawasi, tetapi juga seluruh masyarakat dan investor. Ini akan menciptakan iklim kerja yang sangat baik bagi perusahaan," tegas Prasetyo.
Dukungan Gubernur dan Tantangan DPRD
Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sebelumnya telah berpesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bekerja secara profesional agar perusahaan-perusahaan milik Pemprov Jakarta dapat go public atau melakukan IPO. Pramono menargetkan dua BUMD Jakarta, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya, dapat melantai di BEI dalam waktu dekat.
"Saya yakin, melihat respons publik, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi," ujar Gubernur Pramono.
Di sisi lain, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menolak usulan perubahan badan hukum PAM Jaya masuk ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Menurutnya, Ranperda tersebut bukan usulan dari komisi atau fraksi di DPRD Jakarta, melainkan diprioritaskan hanya karena usulan Gubernur Pramono Anung.
Francine berpendapat bahwa PAM Jaya lebih tepat jika tetap berstatus sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Ia khawatir jika go public dan menjadi perseroan daerah atau Perseroda, PAM Jaya akan lebih berorientasi pada kegiatan bisnis yang kompetitif dan mencari keuntungan.
Dampak IPO Bagi Masyarakat Jakarta
Rencana IPO PAM Jaya memunculkan pertanyaan tentang dampaknya bagi masyarakat Jakarta. Apakah IPO akan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, atau justru akan membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi?
Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan terkait dampak IPO PAM Jaya bagi masyarakat adalah:
- Peningkatan Investasi: IPO dapat menarik investasi baru ke PAM Jaya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan memperluas jaringan pemipaan.
- Peningkatan Efisiensi: Sebagai perusahaan publik, PAM Jaya akan dituntut untuk lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan adanya investasi dan efisiensi yang lebih baik, PAM Jaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- Potensi Kenaikan Tarif: IPO juga berpotensi menyebabkan kenaikan tarif air bersih, karena perusahaan perlu menghasilkan keuntungan bagi para investor. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan IPO PAM Jaya dan dampaknya bagi masyarakat Jakarta akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan dikelola setelah menjadi perusahaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada pelayanan publik akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa IPO PAM Jaya benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Posting Komentar