News Breaking
MEDKOM LIVE
wb_sunny

Breaking News

Demo Mahasiswa,Papua,dan Kasus Munir Digelar Serentak 8 September 2025,Polisi Turunkan Pasukan

Demo Mahasiswa,Papua,dan Kasus Munir Digelar Serentak 8 September 2025,Polisi Turunkan Pasukan

Demo Mahasiswa,Papua,dan Kasus Munir Digelar Serentak 8 September 2025,Polisi Turunkan Pasukan

Ibu Kota kembali menjadi pusat perhatian pada Senin (8/9/2025) dengan adanya tiga aksi unjuk rasa yang digelar di waktu bersamaan. 

Massa dari berbagai elemen mahasiswa, aktivis Papua, hingga kelompok solidaritas kasus Munir akan turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di sejumlah titik di Jakarta.

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengamanan diperketat demi menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. 

Apel pasukan dijadwalkan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, sebelum massa mulai berkumpul di lokasi aksi. 

Polisi menurunkan personel di sekitar Gedung DPR/MPR RI, kawasan Medan Merdeka Barat, serta kantor Komnas HAM di Menteng.

Aksi mahasiswa menyoroti isu pendidikan dan kebijakan publik, sementara kelompok masyarakat Papua menuntut keadilan sosial dan hak-hak kemanusiaan. 

Di sisi lain, peringatan 21 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir menjadi momentum bagi KASUM dan KontraS mendesak negara mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menginformasikan kepolisian akan menggelar apel pengamanan pada pukul 09.00 WIB untuk tiga lokasi aksi. 

“Ada tiga aksi yang akan berlangsung di Jakarta hari ini,” ujar Ruslan saat dihubungi Kompas.com, Senin. 

Demo Mahasiswa 

Aksi pertama akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI, melalui Unit Aktivitas Mahasiswa Teknik Industri. 

Titik aksi dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 

Demo Para mahasiswa dijadwalkan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu pendidikan dan kebijakan publik. 

Selain itu, mereka juga menyerukan tuntutan 17+8 yang hingga saat ini belum dipenuhi semuanya oleh DPR RI.

Polisi menyiapkan pengamanan di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi penumpukan massa dan arus lalu lintas. 

Demo Papua 

Aksi kedua berasal dari Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan Tabi Saireri Nusantara bersama sejumlah elemen massa di wilayah Gambir. 

Massa akan berkumpul di sekitar Pospol Merdeka Barat.  

Kritis Ruslan mengatakan, kepolisian akan menurunkan personel di kawasan tersebut untuk menjaga ketertiban dan memastikan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat tetap terkendali. 

Demo Kasus Munir 

Aksi ketiga digelar oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 

Munir atau Munir Said Thalib merupakan pendiri KontrS dan dikenal sebagai salah satu advokat HAM paling vokal diIndonesia.

Ia juga dikenal karena mengusut pelanggaran HAM terutama yang melibatkan militer dan aparat negara.

Munir meninggal setelah diracun dengan arsenik saat berada di pesawat Garuda Indonesia saat menuju ke Amsterdam pada 7 September 2004 silam.

Salah satu orang yang dijadikan tersangka saat itu adalah pilot dari pesawat yang ditumpanginya yakni Pollycarpus Budihari Priyanto.

Budi awalnya dihukum 20 tahun penjara lalu dikurangi menjadi 14 tahun lalu akhirnya bebas pada tahun 2018.

Namun, Budi bukanlah dalang utama dari pembunuhan Munir.

Dalang utama pembunuhan ini belum menyentuh titik terang, Suciwati, Istri Munir pun terus mendesak agar kasus ini diakui sebagai pelanggaran HAM berat karena dugaan pelakunya terstruktur dan melibatkan aparat negara.

Masyarakat pun terus mempertanyakan kasus pemubunuhan Munir yang hingga saat ini belum terkuat.

Banyak pihak berharap kasus ini terbentuk preseden penegakan HAM

Kegiatan tersebut akan berlangsung di depan kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat. 

Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan 21 tahun meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib. 

Massa rencananya akan menuntut negara mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan akuntabilitas hukum. (*)

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar