APINDO Jabar Gelar Forum Sinergi Dunia Usaha dan Pemda, Gubernur Dorong Reformasi Perizinan
SUMEDANG BAGUS -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah di El Hotel Bandung, pada Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat beserta jajaran kepala dinas, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jabar, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), akademisi, pengusaha dari berbagai negara, serta pengurus APINDO kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik mengatakan forum tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha. “Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan dunia usaha bisa disampaikan sekaligus mendengarkan arahan dan komitmen Gubernur dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik, gas, jalan, dan sarana dasar lain agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Ia juga menekankan bahwa negara harus hadir menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan rakyat.
“Negara seharusnya menggunakan pajak dari perusahaan untuk membangun infrastruktur air bersih dan pertanian, melakukan reboisasi hutan, serta memperbaiki jalan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Jika tiga hal itu dilakukan, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Itulah bukti negara hadir,” kata Dedi Mulyadi.
Ia juga menegaskan rencana untuk mengatur distribusi pajak yang lebih adil mulai tahun 2026 dengan memetakan desa-desa di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pajak yang dibayarkan perusahaan harus kembali kepada wilayah sumbernya agar masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
“Saya tidak mau lagi melihat desa di sekitar pabrik tetap miskin meski perusahaan di wilayah itu membayar pajak triliunan rupiah. Pajak harus kembali ke masyarakat di sumbernya,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat tetapi membayar pajak di luar wilayah. Ia meminta agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Jabar turut membayar pajak di Provinsi Jawa Barat demi keadilan fiskal dan kemajuan daerah.
Dalam sesi dialog, berbagai keluhan pengusaha ditanggapi secara langsung oleh Gubernur, bahkan beberapa permasalahan segera ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak terkait di tempat. Gubernur juga meminta APINDO Jabar untuk mendata seluruh persoalan dunia usaha di berbagai daerah agar dapat segera dicarikan solusi konkret.
Terkait perizinan, Ning Wahyu Astutik menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur untuk melakukan reformasi birokrasi perizinan agar lebih efisien. “Pak Gubernur mencontohkan bahwa industri berisiko rendah seperti konveksi tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah akan mengklasifikasikan risiko agar izin bagi industri berisiko rendah bisa selesai dalam hitungan jam,” ujarnya.
Soal kebijakan upah, APINDO Jabar mendukung gagasan Gubernur agar penetapan upah dilakukan berdasarkan satu Upah Minimum Provinsi (UMP). Tapi, ada penyesuaian sektoral melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja sesuai kemampuan masing-masing industri.
Dalam forum tersebut juga disinggung mengenai sistem digital rekrutmen tenaga kerja melalui aplikasi “Nyari Gawe” yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat mencari pekerjaan dan membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja berkualitas secara daring.
“Saya mengimbau seluruh perusahaan di Jabar, khususnya anggota APINDO, untuk mendukung penggunaan aplikasi Nyari Gawe dengan mendaftarkan perusahaan serta mengunggah lowongan yang tersedia,” kata Ning Wahyu Astutik.
APINDO berharap, forum tersebut menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Tentu saja kolaborasi tersebut dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Jawa Barat.***
Posting Komentar