Kenapa Jalan Beda Tinggi Penjaringan Dibiarkan 11 Tahun?
JAKARTA, Sudah lebih dari satu dekade warga Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, hidup berdampingan dengan jalan yang separuhnya tinggi dan separuh lagi berlubang.
Alih-alih menjadi akses aman menuju Pluit dan PIK, ruas di Jalan Inspeksi Kali Duri itu justru dikenal karena sering membuat mobil terperosok.
Kondisinya baru kembali jadi sorotan setelah video dua kendaraan tergelincir saat hujan viral di media sosial.
Pantauan di lokasi menunjukkan jalan sepanjang sekitar 500 meter dengan lebar empat meter itu memiliki dua sisi berbeda tinggi. Dua meter di antaranya telah ditinggikan sekitar 40 sentimeter, sedangkan dua meter sisanya masih rendah, bergelombang, dan berlubang.
Situasi ini menyoroti bagaimana proyek peninggian jalan yang dimulai sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak kunjung rampung hingga kini.
Proyek Era Ahok yang Terhenti
Ketua RW 16 Penjaringan, Eko Hariyanto (58), menjelaskan proyek peninggian jalan tersebut dimulai pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Ini dibangun udah dari zaman Bapak Ahok. Dulu ini kan dibangunnya sebelah-sebelah, jadi sebelah sana dulu karena enggak ada halangannya apa-apa,” ungkap Eko, Kamis (23/10/2025).
Menurut Eko, proyek itu seharusnya menjadi sambungan dari Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit yang kini juga mangkrak.
Jika rampung, jalur tersebut bisa menjadi alternatif bagi pengendara menuju PIK, Pluit, hingga Bandara Soekarno-Hatta.
Namun, Eko menduga proyek berhenti karena pendanaannya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), bukan APBD.
“Dengar-dengar jalanan ini dibiayai sama CSR, bukan pemerintah, karena ini jalanan tembus ke By Walk Pluit Apartment. Sekarang mangkrak dan belum dibenahi,” tuturnya.
Warga mengaku sudah berkali-kali meminta agar proyek dilanjutkan, tetapi tak kunjung ditanggapi.
“Bukan sering protes lagi, udah jenuh, enggak ada yang ditanggapi, percuma,” ujar Andi, warga setempat.
Penjelasan Ahok: Terkait Proyek Reklamasi yang Dibatalkan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Mungkin benar zaman saya dari kewajiban pulau reklamasi dan bukan dana CSR,” ucap Ahok saat dikonfirmasi , Senin (27/10/2025).
Ahok mengatakan, pembatalan proyek reklamasi secara sepihak membuat sejumlah pembangunan yang berkaitan ikut terbengkalai.
“Sayangnya pulau reklamasi dibatalkan sepihak. Bisa jadi belum selesai total pembangunan,” ujar Ahok.
Ia juga menegaskan, proyek tersebut seharusnya bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah menggunakan dana kompensasi reklamasi atau APBD.
“Ya, harusnya bisa diselesaikan oleh dana kompensasi pulau reklamasi yang akhirnya hilang kontribusi tambahan dari izin pulau reklamasi. Dan harusnya begitu tidak selesai juga bisa dianggarkan di APBD untuk selesaikan, toh itu semua milik Pemda DKI,” kata Ahok.
Ahok menambahkan, proyek peninggian jalan itu tidak menghadapi masalah hukum apa pun dan dapat segera dilanjutkan.
“Bisa tanyakan ke beliau (Pramono). Harusnya bukan masalah hukum, bisa dikerjakan,” ujarnya.
Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proyek jalan beda tinggi yang telah terbengkalai lebih dari satu dekade itu.
“Saya enggak habis pikir lho, dibuat kayak gini terus ditinggalin begitu saja. Saya kalau yang kayak gini-gini gatal mau menyelesaikan,” ujar Pramono saat meninjau lokasi, Senin (27/10/2025).
Dalam tinjauan tersebut, Pramono berbincang langsung dengan warga yang menunjukkan titik-titik rawan kecelakaan.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Suwondo, yang turut mendampingi, memastikan pihaknya siap menuntaskan perencanaan perbaikan.
“Bisa Pak, kami selesaikan perencanaannya satu minggu,” ucap Suwondo.
Warga Berharap Ada Kepastian
Belasan tahun dibiarkan mangkrak, jalan beda tinggi di Inspeksi Kali Duri kini menjadi simbol dari lamanya penanganan infrastruktur perkotaan di Jakarta Utara.
Warga berharap proyek ini segera mendapat kepastian, mengingat kawasan tersebut merupakan akses vital bagi banyak pengguna jalan dan sekaligus benteng alami terhadap banjir rob.
Jika proyek ini kembali dijalankan, pemerintah perlu menyeimbangkan antara keselamatan pengguna jalan dan mitigasi banjir agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko baru bagi warga sekitar.
(Reporter: Shinta Dwi Ayu, Ruby Rachmadina |Editor: Tim Redaksi)
Posting Komentar