Aulia Rahman Basri: Jejak Politik dan Kepindahan ke Gerindra
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, Resmi Bergabung dengan Partai Gerindra
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, telah resmi menyatakan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pengumuman penting ini disampaikan secara terbuka dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan di Hotel Putri Senyiur, Samarinda, pada Minggu, 23 November 2025.
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji, menyambut hangat kehadiran Aulia Rahman Basri. Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji secara resmi menyatakan bahwa Aulia Rahman Basri kini telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra, yang berlambang burung Garuda. Seno Aji, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, dalam sambutannya secara simbolis mengisyaratkan perubahan arah politik Aulia Rahman Basri. Ia menyebut bahwa sebelumnya Aulia Rahman Basri "bajunya sempat berwarna, tetapi sekarang telah menjadi putih," sebuah kiasan yang menegaskan kepindahan Aulia Rahman Basri ke partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto.
"Sejak beliau (Aulia) terpilih, sejak beliau dilantik menyampaikan ingin bergabung dengan kami. Akhirnya kami minta DPC tindak lanjut sehingga beliau memiliki KTA Gerindra, dan sudah kita resmikan. Ke depan di-SK-pun beliau akan tercatat,” ujar Seno Aji di sela-sela agenda Rakerda Gerindra Kaltim. Pernyataan ini menegaskan status resmi Aulia Rahman Basri sebagai kader Partai Gerindra.
Perjalanan Politik Aulia Rahman Basri Menuju Kursi Bupati Kukar
Perjalanan politik Aulia Rahman Basri menuju posisi Bupati Kutai Kartanegara memiliki cerita yang cukup dinamis. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kukar. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024, Aulia Rahman Basri maju bersama Rendi Solihin. Pasangan ini awalnya diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gelora.
Pada Pilkada Kukar 2024, pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin diusung oleh PDI Perjuangan bersama Demokrat dan Gelora. Mereka bersaing dengan dua pasangan calon lainnya, yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Dendi-Alif). Namun, hasil pencalonan Edi Damansyah kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Edi Damansyah. MK memerintahkan agar partai atau koalisi partai pengusung mengganti posisi Edi Damansyah. Lebih lanjut, MK menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam pelaksanaan PSU ini, Rendi Solihin dan dua pasangan calon lainnya tetap berpartisipasi, sementara hanya Edi Damansyah yang didiskualifikasi.
Dalam situasi ini, nama Aulia Rahman Basri, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kukar, muncul untuk menggantikan Edi Damansyah sebagai calon bupati. Munculnya nama Aulia Rahman Basri dilaporkan tidak menimbulkan banyak perdebatan. Hal ini didasari oleh peran strategis Aulia Rahman Basri yang telah banyak membantu Edi Damansyah, sehingga koneksi birokrasi pemerintahan Pemkab Kukar telah terjalin erat dengan Rendi Solihin. Peran ini dinilai menjadi modal kuat bagi Aulia Rahman Basri untuk diusung dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kukar.
Aulia Rahman Basri sendiri menegaskan bahwa ia bukanlah sosok yang baru muncul di tengah jalan dalam proses politik tersebut. Ia telah terlibat sejak awal dalam perumusan visi-misi "Kukar Idaman" yang diusung oleh Edi Damansyah-Rendi Solihin. Sebagai putra asli daerah Kukar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan daerahnya agar cita-cita pembangunan Kukar tetap sejalan dengan harapan masyarakat.
Akhirnya, pasangan Aulia Rahman Basri - Rendi Solihin bersaing dengan pasangan AYL-AZA dan Dendi-Alif dalam PSU Pilkada Kukar 2024. Pasangan Aulia-Rendi kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih. Pada Senin, 23 Juni 2025, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin dilantik sebagai Bupati dan Wabup Kukar oleh Gubernur Kaltim, Rudy Masud, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda.
Rekam Jejak Aulia Rahman Basri: Dari Kesehatan hingga Bisnis
Aulia Rahman Basri bukanlah nama yang asing di Kutai Kartanegara. Beliau merupakan putra daerah asli yang lahir di Kota Bangun, bagian Hulu Kukar, pada tanggal 23 Agustus 1985. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Aulia Rahman Basri memiliki rekam jejak yang cemerlang di bidang kesehatan.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur RS Dayaku Raja Kota Bangun. Di bawah kepemimpinannya, rumah sakit tersebut dikenal dengan berbagai inovasi di bidang kesehatan. Inovasi tersebut bersifat inklusif dan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan (Faskes) Puskesmas. Beberapa terobosan yang diinisiasinya antara lain:
- Menjadikan rumah sakit tanpa telapak pertama di Indonesia.
- Menerapkan konsep layanan tanpa kelas.
- Mengadakan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari wilayah terpencil seperti Muara Muntai dan daerah hulu lainnya.
Dalam riwayat pendidikannya, Aulia Rahman Basri menempuh pendidikan dasar di SD 003 Kota Bangun, dilanjutkan ke SMPN 1 Kota Bangun, dan kemudian ke SMUN 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana untuk meraih gelar dokter. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Magister Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.
Selain aktif di dunia kesehatan, Aulia Rahman Basri juga memiliki pengalaman di dunia usaha. Pengalaman ini mengantarkannya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar. Sebagai seorang putra daerah, ia menyadari betul tanggung jawab moralnya untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.
"Saya besar di sini, darah Kutai mengalir dalam diri saya. Saya menempuh pendidikan hingga ke luar pulau tepatnya di Universitas Hasanudin, bukan sekadar mencari ilmu, tetapi untuk kembali dan membangun daerah yang saya cintai ini," ungkapnya, menunjukkan komitmennya terhadap Kukar.
Dukungan Anggaran dan Program: Keuntungan Politik Bergabung dengan Partai Penguasa
Pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, memberikan pandangannya mengenai fenomena politik ini. Ia menilai bahwa dinamika politik nasional belakangan ini menunjukkan adanya keselarasan kebijakan lintas pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Praktik politik modern, menurutnya, tidak lagi semata-mata ditentukan oleh garis ideologi partai, melainkan lebih kepada efektivitas koordinasi antara pejabat publik dan pusat kekuasaan.
"Perpindahan ke partai penguasa tentu memiliki keuntungan dari segi dukungan anggaran hingga programnya. Di kabupaten tentu bisa diamankan, khususnya janji kampanye-nya, yang notabene membutuhkan dukungan partai berkuasa, dalam segi anggaran dan komunikasi politik jadi linear ini antara Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelas Saipul Bahtiar.
Bergabungnya Aulia Rahman Basri ke Partai Gerindra, yang merupakan partai penguasa di tingkat nasional dan provinsi, dipandang sebagai langkah strategis yang menguntungkan dari sisi pemerintahan. Meskipun dalam Pilkada 2024 ia diusung oleh PDIP bersama Rendi Solihin, dalam kondisi fiskal yang menantang saat ini, komunikasi intensif dengan partai berkuasa menjadi krusial untuk merealisasikan janji kampanye.
Saipul Bahtiar menduga bahwa langkah Presiden Joko Widodo yang berupaya mengamankan fiskal secara nasional kini mulai berdampak pada situasi politik di daerah. "Kalau dari sisi kepentingan politik itu berdampak, karena kini menggunakan jalan masing–masing. Baik Aulia dan Rendy Solihin. Kemungkinan besarnya akan menjadi rival juga di Pilkada mendatang. Tapi satu hal lain, Bupati harus punya banyak cara sehingga APBD tidak hanya membiayai kewajiban saja, tetapi janji-janji kampanye yang mesti dituntaskan, salah satunya merapat ke Gerindra sebagai partai berkuasa secara nasional dan provinsi sekarang," pungkasnya.
Posting Komentar