Mentan Amran: Harga Beras Turun di 225 Daerah
JAKARTA, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mencatat harga beras di sebagian besar daerah Indonesia mulai menunjukkan penurunan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di 225 kabupaten/kota mengalami penurunan hingga pekan keempat Oktober 2025.
"Harga beras telah mengalami penurunan. Jadi, seluruh Indonesia kemarin sudah mengalami hal tersebut. Namun, kita tidak boleh merasa puas. Insya Allah pengendaliannya akan lebih ketat di masa depan. Intinya, saat ini harga beras sudah turun, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Pemerintah harus menjadi pengendali," kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Meskipun harga beras secara umum mengalami penurunan di berbagai daerah, beberapa wilayah masih memiliki harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Keadaan ini terjadi di wilayah yang bukan menjadi pusat penghasil beras, misalnya daerah timur Indonesia, termasuk Papua.
Namun, Amran menyatakan terdapat kemajuan yang positif di Merauke, Papua Selatan. Di mana harga beras di kawasan tersebut justru stabil dan cukup baik.
"Masih ada yang berada di atas HET, khususnya daerah yang bukan penghasil beras, seperti wilayah timur, yaitu Papua. Namun, ada kabar baik, di Merauke, Papua Selatan, karena kita telah membangun food estate di sana, sehingga harga beras menjadi baik," katanya.
Berdasarkan data BPS, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras naik sebesar 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.
Secara provinsi, dari total 38 provinsi, hanya lima provinsi yang mencatatkan peningkatan harga, sedangkan 33 provinsi lainnya mengalami penurunan harga.
Provinsi Papua Selatan tercatat sebagai wilayah yang mengalami penurunan harga paling besar, yaitu sebesar 1,56 persen.
Harga beras sedang mengalami penurunan sebesar 1,65 persen pada minggu keempat Oktober 2025 dibandingkan bulan sebelumnya secara nasional, sementara harga beras premium turun 0,69 persen.
Amran menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat tindakan pengawasan di lapangan.
Bapanas, menurutnya, telah mengirimkan tim pengawasan hingga ke wilayah Timur Indonesia, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus).
Maka kami telah mengirimkan tim, termasuk ke Indonesia Timur seperti Papua dan Sorong. Tim kami, Bapanas, saya menyebut Bapanas, turun ke lapangan untuk memastikan bersama tim. Kami bekerja sama dengan Bapak Kapolri. Yang bertindak sebagai koordinator di tingkat provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Jadi dari Polda," lanjut Mentan.
Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025.
Satgas ini terdiri dari komponen pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan koordinasi teknis dilakukan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.
Selain pengawasan di lapangan, pemerintah juga mempercayai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilaksanakan oleh Perum Bulog.
Sampai 30 Oktober 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 564,6 ribu ton, sedangkan persediaan beras nasional masih berada di angka 3,912 juta ton, terdiri dari 3,754 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stok perdagangan.
Selama tahun 2025, Bapanas juga mengutus Bulog untuk mendistribusikan CBP melalui kegiatan pasar, bantuan pangan berupa beras, serta bantuan dalam keadaan darurat.
Sampai akhir Oktober, jumlah CBP yang telah didistribusikan mencapai 1,004 juta ton, dan penyaluran akan terus dipercepat hingga akhir tahun.
"Kita selesaikan satu per satu. Serapan produksi dalam negeri sudah baik. Pupuk sudah baik. Harga kita pantau. Nanti ke perkebunan, hilirisasi, kita tindaklanjuti satu per satu," ujarnya.
Posting Komentar