Polisi Temukan Pemalsuan Nampan MBG,Made in China Diganti Made in Indonesia,Ada Logo Halal
Ringkasan Berita:- Polres Metro Jakarta Utara temukan pemalsuan nampan MBG.- Untuk menepis isu tidak halal, made in China jadi made in Indonesia, plus logo halal.- Polisi belum menetapkan tersangka.
, JAKARTA -Belum lama ini publik pernah dihebohkan oleh kabar nampan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tidak halal, karena buatan dari China atau made in China.
Isu pun bergulir bahwa nampan MBG itu tidak halal, karena mengandung babi.
Tentu saja isu tersebut bikin panik orangtua murid karena melarang anak-anak mereka untuk mengonsumsi MBG.
Setelah terjadi klarifikasi, isu tersebut meredup. Kini, justru ada yang baru.
Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara berhasil menemukan pelaku usaha yang curang, yakni memalsukan nampan MBG itu.
Perbuatan curang itu terjadi di sebuah ruko di Jalan Parangtritis Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Pelaku usaha itu diduga memalsukan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan logo halal pada produk perlengkapan makan MBG.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan, Jumat (31/10/2025).
“Benar, kami dari Polres Metro Jakarta Utara melalui Sat Reskrim melakukan pengecekan di salah satu ruko di wilayah Ancol, Pademangan, pada hari Jumat, 31 Oktober 2025," ucap Jonggi dikutip dari Kompas.com.
Ia menjelaskan, pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan perdagangan produk ilegal yang mencantumkan label SNI dan logo halal palsu pada nampan atau food tray program MBG.
"Kegiatan ini menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait dugaan perdagangan ilegal dengan penggunaan label SNI palsu dan logo halal yang diduga tidak sesuai ketentuan. Saat ini masih kami dalami lebih lanjut," katanya.
Menurut Jonggi, polisi juga tengah memeriksa dugaan adanya penggantian label asal produk dari luar negeri.
“Untuk dugaan adanya penggantian label dari ‘Made in China’ menjadi ‘Made in Indonesia’, saat ini masih kami lakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya," ujar dia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam pengecekan awal belum ada pihak yang diamankan.
“Kami informasikan tidak ada yang diamankan karena kita masih melakukan pengecekan awal dan mendalaminya,” kata Jonggi.
Berdasarkan informasi yang diterima, lokasi tersebut diduga digunakan untuk memalsukan label dan logo pada perlengkapan makan program MBG.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang impor yang diberi label “Made in Indonesia” palsu, label SNI palsu, serta logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin.
Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pelaku pemalsuan label SNI dapat dipidana penjara maksimal tujuh tahun atau denda hingga Rp 50 miliar.
Praktik tersebut juga berpotensi merugikan negara karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Sebelumnya, politisi PDIP Mohamad Guntur Romli mengecam rencana Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan yang biasa disapa Babe Haikal, untuk terbang ke Cina.
Sebab, kedatangan Babe Haikal di Cina hanya untuk mengecek food tray atau wadah nampan yang digunakan dalam program makan gratis (MBG).
Karena belakangan wadah nampan dari stainless itu diisukan mengandung babi yang dianggap Guntur Romli sangat mengada-ada.
Sebab menurut Romli, wadah nampan atau food tray yang dipersoalkan berbahan stainless dan tidak mungkin mengandung unsur babi.
"Nampan (food tray) MBG ini kan terbuat stainless, apa bisa stainless mengandung lemak babi?" kata Guntur.
Ia juga mempertanyakan dan menduga,semua hal itu sengaja diisukan, agar Babe Haikal bisa jalan-jalan ke Cina di tengah efisiensi anggaran ke luar negeri bagi pejabat.
"Atau ini dalih untuk jalan-jalan ke China?" ujar Romli.
Romli justru meminta daripada ribut dan mempermasalahkan nampan, lebih baik Babe Haikal fokus agar program MBG tidak menelan korban siswa keracunan lagi.
"Drpd ribut soal nampan alasan mengada-ada, lebih baik fokus MBG jgn sampe ada keracunan lg," papar Romli.
Sebelumnya Kepala BPJPH Haikal Hassan, merespons isu food tray atau wadah makan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi.
Di mana Babe Haikal terbang ke Cina untuk memeriksa langsung tempat produksi food tray MBG di Cina.
“Kalau terakhir untuk food tray itu kan terakhir masih diperiksa. Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke Cina," kata Babe Haikal, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
"Karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” tambahnya.
Haikal mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG, BPJPH juga akan melakukan sertifikasi tak hanya pada makanan, tetapi juga peralatan.
Menurut Haikal, pihaknya juga sudah menandatangani kesepakatan sinergi jaminan produk halal dalam program pemenuhan gizi nasional dengan BGN.
“Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia (orang yang mengawasi) halal,” kata Haikal.
Kepala BGN Dadan Handayana mengungkapkan alasan BGN masih menggunakan food tray dari Cina.
Hal itu karena produksi tempat makan dalam negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan untuk program MBG.
“(Dalam negeri) baru punya kemampuan 10 juta tray per bulan. Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan," kata Dadan.
"Dan kalau sekarang September, Oktober, November, Desember 4 bulan, jadi artinya produksi dalam negeri hanya bisa memasok 40 juta,” ujar Dadan.
Menurut Dadan selama ini pembelian food tray masih dilakukan oleh mitra.
BGN, katanya belum melakukan pengadaan food tray.
Saat ini, tambah Dadan, BGN baru akan melakukan pengadaan food tray untuk wilayah 3T dan seluruh SPPG yang dibangun BGN dengan APBN.
Ke depan, kata Dadan, pengadaan food tray akan dilakukan oleh BGN dengan menggunakan produk dalam negeri.
“Jadi ini kombinasi antara nanti pengadaan APBN, tapi yang sekarang sudah ada di masyarakat itu adalah yang membeli mitra-mitra, bukan Badan Gizi Nasional,” tutur Dadan.
Mengenai sertifikasi, Dadan juga akan melibatkan lembaga-lembaga terkait, termasuk BPJPH jika berurusan dengan sertifikasi halal.
“Misalnya untuk higienis tentu saja harus dari BPOM, kemudian SNI harus dari Kementerian Perindustrian, kehalalan harus keluar dari BPJPH,” kata Dadan.
Baca berita lainnya di Google News
Ikuti saluran di WhatsApp:https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
Posting Komentar