Buntut Bupati Aceh Selatan umroh saat bencana, biaya ditelusuri, DPR desak diberhentikan sementara
Ringkasan Berita:
- Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh saat wilayahnya diterpa bencana banjir dan longsor, kini berbuntut panjang.
- Kemendagri juga menelusuri sumber dana yang digunakan untuk umroh selain masalah kepegawaiannya.
- Wakil Ketua DPR RI desak diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt.
medkomsubangnetwork - Polemik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh saat wilayahnya diterpa bencana banjir dan longsor, kini berbuntut panjang.
Tak hanya terancam sanksi kepegawaian, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS juga diperiksa terkait sumber dana yang dipakai untuk umroh.
Hal ini menjadi materi pemeriksaan yang dilakukan Inspektur Khusus, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan pemeriksaan terhadap Mirwan akan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.
Bima mengatakan, klarifikasi detail soal keberangkatan Mirwan MS sangat penting.
Termasuk memastikan apakah perjalanannya benar merupakan ibadah umrah dan berangkat bersama siapa.
Selain itu, Kemendagri turut menelusuri sumber pembiayaan umrah yang dilakukan sang bupati.
"Ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana. Kan itu penting ya," kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Lebih lanjut, Bima menyebut, pihaknya tidak hanya memeriksa Bupati Selatan, namun juga seluruh aparatur dan pihak terkait keberangkatan umrah.
Terkait potensi sanksi ke Bupati Mirwan MS, Kemendagri belum menentukannya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan hasil pemeriksaan akan menjadi pertimbangan untuk menentukan sanksi sesuai aturan.
Menurutnya, undang-undang sudah mengatur bila ada kepala daerah yang ke luar negeri tanpa izin.
"Jika melanggar, ada sanksinya," ucap Benni kepada Tribunnews, Senin.
Ia mengatakan, pelanggaran ini bersifat administratif, bukan pidana.
Meski begitu, Benni menyebut potensi sanksi administratif tersebut dinilai tidak ringan, apalagi setelah Presiden memberi atensi langsung.
Benny menambahkan, memang ada indikasi pelanggaran sejak awal Bupati pergi umrah meninggalkan wilayah yang sedang dilanda bencana.
Kemendagri pun memastikan, pihaknya tak akan terburu-buru memutuskan.
Wakil Ketua DPR Minta Diberhentikan Sementara
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.
Dasco mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait langkah pemberhentian sementara Mirwan MS, buntut umrah saat bencana.
“Tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dasco juga meminta Mendagri segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) agar penanganan bencana di Aceh Selatan berjalan maksimal.
Prabowo Ancam Copot
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kata 'copot' ketika menyinggung masalah ini saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS.
Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut.
Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.
“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.
Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
“Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.
Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.
“Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.
Pembelaan Mirwan MS
Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan telah menjelaskan alasan keberangkatannya umrah ke Arab Saudi.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat (5/12/2025), Mirwan MS mengaku, perjalanan umrah-nya ini untuk menunaikan nazar pribadi.
Mirwan mengklaim, telah meninjau lokasi banjir, memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memastikan penanganan darurat sudah berjalan sebelum berangkat umrah.
Selain itu, Mirwan menyebut, surat penolakan izin umrah dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf baru diterima saat ia sudah berada di Mekkah.
Sehingga, menurut Mirwan, terjadi miskomunikasi terkait hal itu.
Meski begitu, persoalan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah bencana itu, tetap menjadi sorotan publik.
Buntutnya, ia dipecat dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan.
“DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, di Jakarta pada Jumat (5/12/2025).
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Selain Persoalan Pergi saat Bencana, Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan Ditelusuri Kemendagri
Posting Komentar