Warga Hong Kong ramai-ramai boikot pemilu, marah atas kebakaran apartemen

HONG KONG, medkomsubangnetwork - Warga Hong Kong ramai-ramai memboikot pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada Minggu (7/12/2025), sebagai lampiasan amarah atas kebakaran apartemen yang menewaskan 159 orang.
Akibatnya, jumlah pemilih dalam pemilu legislatif kali ini hampir mencapai rekor terendah, hanya selisih tipis dengan angka partisipasi terminim sejak kembali ke pemerintahan China pada 1997.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hong Kong melaporkan tingkat partisipasi 31,9 persen, nyaris menyamai 30,2 persen pada pemilu 2021.
Adapun jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu legislatif tahun ini tercatat 4,13 juta orang. Angka ini menurun untuk tahun keempat beruntun sejak mencapai puncaknya pada 2021 dengan 4,47 juta pemilih terdaftar.
Ketua KPU Hong Kong David Lok menyebutkan, tragedi kebakaran turut memengaruhi suasana sosial kota.
“Kondisi ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi sangat sulit,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (8/12/2025) dini hari, dikutip dari Reuters.
Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dengan memperpanjang jam pemungutan suara dan menambah TPS baru, tetapi tidak membuahkan hasil.
Dalam sistem pemilu baru setelah revisi undang-undang pemilu 2021, hanya 20 dari 90 kursi Dewan Legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat.
Sisanya diisi melalui komite pemilihan dan kelompok profesional yang didominasi loyalis Beijing.
Hanya kandidat yang diseleksi sebagai "patriot" oleh otoritas yang diizinkan mencalonkan diri.
Kemarahan publik Hong Kong
Kebakaran apartemen Hong Kong pada 26 November 2025 di Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, menjadi sorotan utama masyarakat.
Api membakar tujuh menara hunian dan baru bisa dipadamkan dalam waktu hampir dua hari.
Otoritas menyebut bahan bangunan di bawah standar yang digunakan dalam renovasi menjadi penyebab utama kebakaran.
Warga lalu menuntut pertanggungjawaban pemerintah serta reformasi sektor konstruksi.
Pemimpin Hong Kong, John Lee, menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan legislatif untuk mendorong reformasi kelembagaan pascainsiden tersebut.
Untuk meredam amarah publik, otoritas meluncurkan investigasi kriminal dan korupsi terkait proyek renovasi perumahan.
Polisi memperketat pengamanan di sekitar lokasi kejadian menjelang hari pemungutan suara.
Pada hari H, Badan Antikorupsi Hong Kong mengumumkan penangkapan empat pria yang diduga menggunakan media sosial untuk menghasut masyarakat agar memboikot pemilu, tidak memilih atau memberikan suara tidak sah.
Sehari sebelumnya, badan tersebut juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap satu tersangka lainnya atas unggahan serupa.
Menghasut publik untuk memboikot pemilu secara terbuka termasuk tindakan kriminal setelah revisi undang-undang keamanan nasional.
Sejak saat itu, suara pro-demokrasi—yang dulunya mencakup sekitar 60 persen pemilih — cenderung menghindari pemilu.
Menjelang tengah malam, petugas mulai membersihkan bunga dan persembahan di taman kecil yang dijadikan tempat peringatan korban kebakaran.
Seorang warga lanjut usia bernama Cheng, yang tinggal di dekat lokasi kebakaran, mengaku tidak ikut memilih.
“Saya sangat prihatin dengan kebakaran hebat ini,” ucapnya, menolak menyebutkan nama lengkap karena alasan keamanan.
“Saya tidak akan memilih politisi pro-kemapanan yang mengecewakan kami.”
Sementara itu, Kantor Keamanan Nasional China di Hong Kong memperingatkan, akan menindak segalambentuk protes anti-China dan melarang pemanfaatan tragedi kebakaran untuk mengganggu ketertiban.
Dalam pertemuan dengan sejumlah editor media asing pada Sabtu (6/12/2025), perwakilan kantor juga mengingatkan agar tidak menyebarkan informasi palsu, atau mendiskreditkan upaya pemerintah dalam menangani kebakaran.
Posting Komentar