OTT Wamenaker: Suami Pegawai KPK Terlibat!

medkomsubang Agustus 26, 2025 0

Kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024-2029, Immanuel Ebenezer Gerungan.

Yang menarik perhatian, salah satu tersangka, Miki Mahfud, diketahui merupakan suami dari seorang pegawai KPK. KPK menegaskan bahwa status ini tidak akan menghalangi proses hukum terhadap Miki Mahfud. KPK berkomitmen untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu.

Keterlibatan Pegawai KPK Diinvestigasi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pegawai KPK yang bersangkutan telah diperiksa. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa pegawai tersebut tidak terlibat dalam perkara yang menjerat suaminya. Namun, KPK menegaskan akan terus menerapkan prinsip zero tolerance, termasuk terhadap pegawainya sendiri, jika di kemudian hari ditemukan bukti lain yang mengindikasikan keterlibatan.

Daftar Tersangka dan Peran Masing-Masing

Berikut adalah daftar lengkap 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi K3:

1. Irvian Bobby Mahendro (IBM): Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025.
2. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH): Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang.
3. Subhan (SB): Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025.
4. Anitasari Kusumawati (AK): Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang.
5. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG): Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024–2029.
6. Fahrurozi (FRZ): Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025–sekarang.
7. Hery Sutanto (HS): Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025.
8. Sekarsari Kartika Putri (SKP): Subkoordinator.
9. Supriadi (SUP): Koordinator.
10. Temurila (TEM): Pihak swasta dari PT KEM Indonesia.
11. Miki Mahfud (MM): Pihak swasta dari PT KEM Indonesia.

Modus Operandi dan Kerugian Negara

KPK menduga para tersangka melakukan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Tarif sertifikasi yang seharusnya Rp275.000 membengkak hingga Rp 6.000.000 karena adanya pemerasan. Modusnya adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pekerja yang tidak membayar lebih.

Selisih pembayaran yang mencapai Rp 81 miliar tersebut diduga mengalir ke para tersangka. KPK telah mengungkap aliran dana ke beberapa tersangka, di antaranya:

• Irvian Bobby Mahendro: Diduga menerima Rp 69 miliar melalui perantara pada tahun 2019-2024. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja, hiburan, uang muka rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Herry, dan pihak-pihak lainnya.
• Gerry Aditya Herwanto Putra: Diduga menerima Rp 3 miliar sepanjang 2020-2025, yang terdiri dari setoran tunai senilai Rp 2,73 miliar, transfer dari Irvian sebesar 317 juta, dan dari dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp 31,6 juta.
• Subhan: Diduga menerima aliran dana sejumlah Rp 3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3.
• Anitasari Kusumawati: Diduga menerima Rp 5,5 miliar pada tahun 2021-2024 dari pihak-pihak perantara.

Aliran Dana ke Penyelenggara Negara

KPK juga menemukan aliran dana ke penyelenggara negara, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar Rp 3 miliar, serta Fahrurozi dan Hery Sutanto masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar.

Prinsip Zero Tolerance KPK

Kasus ini menjadi bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Status keluarga dari tersangka tidak akan menghalangi proses hukum. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan. Prinsip zero tolerance menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di semua lini, termasuk di dalam tubuh lembaga itu sendiri. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap KPK dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat.