Andrew Tak Lagi Pangeran: Nama Jalan Pun Lenyap
Dewan Irlandia Utara Hapus Nama Jalan Pangeran Andrew, Ganti Jadi Penghormatan Ratu Elizabeth II
Sebuah keputusan bersejarah diambil oleh Dewan Mid and East Antrim di Irlandia Utara. Wilayah ini akan menjadi yang pertama di Britania Raya secara resmi menghapus nama jalan yang sebelumnya dinamai "Prince Andrew Way" di Kota Carrickfergus. Langkah ini diambil menyusul pencabutan gelar kerajaan Pangeran Andrew akibat skandal yang melibatkan terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.
Pangeran Andrew, yang kini menyandang nama Andrew Mountbatten-Windsor setelah ditarik dari tugas-tugas Kerajaan Inggris oleh kakaknya, Raja Charles III, telah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, situasi memburuk setelah buku memoar Virginia Giuffre, salah satu penuduhnya, diterbitkan secara anumerta. Nama mantan Duke of York ini kembali menjadi sorotan publik ketika dokumen-dokumen terkait kasus Epstein dirilis oleh Partai Demokrat di Amerika Serikat, yang turut mencantumkan namanya.
Usulan Penggantian Nama Jalan: Menghormati Ratu Elizabeth II
Menanggapi situasi ini, anggota dewan setempat, Lauren Gray, mengungkapkan bahwa usulan penggantian nama jalan sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2019. Namun, isu ini menjadi semakin mendesak dalam beberapa waktu terakhir.
"Sudah banyak pembahasan yang terjadi, baik di media sosial maupun dalam masyarakat lokal. Sangat jelas bahwa warga Carrickfergus berhak menyampaikan pendapat tentang arah kebijakan ini ke depan," ujar Gray, menekankan pentingnya aspirasi warga dalam pengambilan keputusan.
Gray mengusulkan agar nama jalan yang baru tetap mencerminkan hubungan dengan keluarga Kerajaan Inggris, namun kali ini dengan memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu Elizabeth II.
“Kita bisa menghormati pemimpin perempuan yang kuat di dunia yang didominasi laki-laki,” katanya, menggarisbawahi warisan Ratu Elizabeth II sebagai sosok pemimpin yang inspiratif.
Usulan ini mendapat dukungan kuat dari anggota dewan lainnya, Anna Henry. Ia menyebut mosi tersebut sebagai tindakan yang menyedihkan, namun perlu dilakukan demi menjaga integritas dan citra publik.
"Dugaan tindakan Andrew Mountbatten-Windsor membuat kita tidak bisa terus menghormatinya seperti dulu. Ini keputusan sulit, tetapi tepat," tegas Henry, menunjukkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan moral yang mendalam.
Proses Resmi Penggantian Nama Jalan: Menghadapi Kompleksitas Administratif
Saat ini, dewan tengah menyusun proses resmi untuk penggantian nama jalan tersebut. Langkah ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk layanan pos, keluarga kerajaan, dan yang terpenting, membuka konsultasi publik untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.
Valerie Watts, pelaksana tugas kepala eksekutif dewan, mengakui bahwa proses ini tidak mudah dan berpotensi menimbulkan dampak administratif yang signifikan bagi warga yang terdampak.
"Tidak ada kebijakan dewan yang secara spesifik mengatur penggantian nama jalan. Namun, hal itu bisa dilakukan," jelas Watts. Ia menambahkan, "Warga harus dikonsultasikan, sebab perubahan ini akan memengaruhi banyak hal seperti alamat rekening bank, kartu kredit, SIM, tagihan, dan lainnya."
Dewan memperkirakan ada sekitar sepuluh alamat yang saat ini berada di kawasan Prince Andrew Way. Sebagai langkah mitigasi, dewan sedang mempertimbangkan opsi untuk menanggung biaya perubahan dokumen bagi warga yang terdampak oleh perubahan nama jalan ini.
Gelombang Seruan Perubahan Nama di Wilayah Lain
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Carrickfergus. Gelombang seruan untuk mengganti nama jalan yang berkaitan dengan Pangeran Andrew juga muncul di wilayah lain di Inggris. Di Shropshire, misalnya, sejumlah warga telah meminta agar nama Prince Andrew Drive diubah.
Sorotan Terhadap Pangeran Andrew Belum Mereda
Sementara itu, sorotan publik dan investigasi terhadap Pangeran Andrew belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pekan lalu, ia menuai kritik dari para politisi Amerika Serikat karena dianggap tidak memenuhi tenggat waktu wawancara dengan Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS. Komite ini sedang menyelidiki keterkaitannya dengan jaringan Jeffrey Epstein.
Meskipun Perdana Menteri Inggris enggan memberikan komentar langsung mengenai kasus ini, ia menegaskan bahwa setiap individu yang memiliki informasi relevan terkait kasus semacam ini diharapkan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang.
Sebagai informasi tambahan, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan pengungkapan berkas-berkas terkait Jeffrey Epstein yang dimiliki oleh Departemen Kehakiman AS. Dokumen-dokumen penting ini dijadwalkan akan dipublikasikan dalam waktu 30 hari ke depan, yang berpotensi membawa lebih banyak informasi terkait kasus ini ke permukaan.
Posting Komentar