Anggaran MBG Dipangkas, Menkeu Purbaya Akui Ingin Nol Tapi Tak Mungkin
Ringkasan Berita:
- Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan adanya indikasi bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikurangi secara besar-besaran untuk menjaga kesehatan APBN.
- Efisiensi anggaran diartikan sebagai tetap menjaga tujuan utama program serta kualitas manfaat yang diberikan kepada penerima.
- Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan penyebaran di wilayah dengan melakukan pemantauan langsung terhadap SPPG.
Pemerintah mulai membuka kesempatan pengurangan dana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tengah upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penghematan sedang dalam persiapan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dengan tujuan mengurangi biaya tanpa mengabaikan tujuan utama program.
Selain mengatur ulang anggaran, Kementerian Keuangan juga rencananya akan memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG hingga ke tingkat daerah.
Tindakan ini diambil guna memastikan penggunaan dana lebih bertanggung jawab serta mengurangi risiko kebocoran dalam pelaksanaan program.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga terbuka mengenai kelanjutan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara pribadi, saya berharap pagu anggaran untuk program MBG dapat diminimalkan sebanyak mungkin guna menjaga kesehatan APBN.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa menghilangkan anggaran tersebut sepenuhnya merupakan hal yang tidak mungkin karena program ini memiliki inti yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Bekerja sama dengan BGN, Purbaya mengisyaratkan pengurangan anggaran yang signifikan
Pernyataan tajam itu diucapkan Purbaya saat merespons pertanyaan para jurnalis mengenai langkah penghematan anggaran MBG yang sedang dipertimbangkan Kemenkeu bersama pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (26/6/2026).
"Jika saya menginginkan nol, tapi tidak bisa. Itu sudah termasuk dalam anggaran. Jika demikian juga tidak benar, karena programnya bagus, hanya saja implementasinya perlu diperbaiki. Pengurangannya cukup signifikan, jelas anggaran kita menjadi lebih aman," ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya mengonfirmasi bahwa dirinya baru saja menerima laporan dari Kepala BGN mengenai rencana penghematan anggaran yang jauh lebih efisien tanpa mengurangi kualitas gizi dari porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Saat ditanya tentang isu angka pemotongan yang disebut mencapai Rp40 triliun dari pagu awal, Purbaya menolak untuk mengambil inisiatif sebelum adanya pengumuman resmi dari lembaga terkait.
"Mungkin benar, katanya (Kepala BGN). Dia lebih paham daripada saya. Saya setuju, terlebih jika dipangkas lebih besar lagi, tapi biarlah programnya berjalan. Kemarin saya melihat proposalnya, ada efisiensi yang lebih baik, meskipun masih bisa dikurangi sedikit lagi, tetapi nanti akan terasa signifikan pengurangannya. Bukan saya yang mengusulkan, melainkan Kepala BGN sendiri," jelas Menkeu.
Kementerian Keuangan Turun Tangan Memantau Penyaluran Dana di Wilayah
Selain mengubah struktur biaya, hambatan pada tingkat operasional juga menjadi perhatian utama dalam perbaikan.
Karena BGN memiliki keterbatasan dalam mengawasi penyebaran di wilayah tertentu, Kemenkeu mengambil tindakan inovatif dengan mengirimkan tim regional ke daerah guna melakukan pengawasan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).
Terkadang mereka kesulitan melakukan pengawasan di wilayah. Saya berkata demikian, "Kalau begitu, biarkan Kementerian Keuangan yang mengawasi daerah-daerah. Nanti orang-orang saya di daerah akan memantau secara berkala SPPG-SPPG tersebut." Jadi saya memiliki alat dan bisa mengontrol anggarannya. Mereka juga setuju bahwa jika tidak benar, bisa saja ditutup Pak," tutup Menkeu Purbaya dengan peringatan.
Reformasi tata kelola yang dilakukan ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen penuh dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara agar program MBG tidak lagi menjadi tempat korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sosok Purbaya
Yudhi Sadewa Purbaya lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964.
Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya selanjutnya melanjutkan pendidikannya di Purdue University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar MSc serta Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Awal karier profesionalnya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), kemudian beralih ke bidang penelitian ekonomi dengan posisi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Ekonom Utama di Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada periode 2013 hingga 2015.
Karier Purbaya di Pemerintahan
Purbaya memulai perjalanan politik dan pemerintahannya sebagai Staf Khusus di Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada masa 2010–2014, serta menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional.
Ia kemudian menjabat sebagai Wakil III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Selanjutnya, Purbaya menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). 2. Setelah itu, Purbaya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) serta Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), lalu menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). 3. Purbaya kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), setelah itu ia menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). 4. Dalam perjalanan kariernya, Purbaya dipercayakan sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), lalu menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). 5. Purbaya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus di bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
Purbaya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan secara resmi menjabat sejak 3 September 2020.
Posisi ini memperkuat peran sebagai pengawas stabilitas sistem keuangan negara.
Ia pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan induk BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com
Artikel ini sudah dipublikasikan di tribunnews
Posting Komentar